topmetro.news – Pj Gubernur Sumut Hassanudin segera memanggil bupati/walikota se-Sumatera Utara untuk rapat koordinasi atas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa Bupati Labuhanbatu belum lama ini.
“Saya akan panggil dan melakukan rapat koordinasi dengan bupati/walikota se-Sumut atas kondisi Sumatera Utara di awal tahun. Di mana salah satu bupati kena OTT,” ujar Pj Gubsu Hassanudin kepada wartawan, Jumat (12/1/2024), menjawab konfirmasi terkait OTT Bupati Labuhanbatu.
Kata Hassanudin, sampai sekarang persoalan pemeriksaan Bupati Labuhanbatu masih diberikan kesempatan kepada penegak hukum. Dan OTT Bupati Labuhanbatu ini juga merupakan peringatan buat semuanya, agar lebih berhati-hati.
Lanjut Hassanudin, sejak awal masuk ke Kantor Gubsu sebagai pj,, ia menekan agar seluruh pekerjaan tetap transparan sesuai ‘tagline’ Sumut Hebat (harmoni, efektif, bersama, akuntabel, dan transparan). “Artinya, untuk ke depannya tidak hanya bupati dan walikota yang hati-hati. Akan tetapi kita juga diingatkan,” ucapnya.
Hassanudin juga mengungkapkan, sampai saat ini ia mengingatkan agar pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Labuhanbatu untuk tetap berjalan, pasca-OTT bupati.
“Roda pemerintahan harus berjalan. Karena ini masih seputar dugaan suap atas sebuah pekerjaan, makanya kita selalu hormati proses hukum yang berjalan,” kata Hassanudin
Terkait rapat koordinasi, Pj Gubsu Hassanudin mengungkapkan akan tetap koordinasi kepada pemerintah pusat. “Dan dalam setiap momen kegiatan rapat koordinasi ini akan terus berlanjut,” ucapnya lagi.
Terkait Suap
Dari pemberitaan topmetro.news sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Labuhanbatu, Sumatera Utara. Salah satu yang terkena kena OTT ialah Bupati Labuhanbatu EAR.
“KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terhadap terduga penyelenggara negara,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (11/1/2024).
KPK mengatakan OTT tersebut terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Namun, KPK belum menjelaskan pengadaan barang dan jasa yang mereka maksud.
“Sementara soal pengadaan barang-jasa,” kata Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung ACLC KPK. “Cuma salah satunya yang itu juga ada bupatinya sepertinya,” sambungnya.
KPK mengamankan total 10 orang dalam OTT di Labuhanbatu. Yakni terdiri dari Bupati, pejabat Pemkab Labuhanbatu hingga pihak swasta. “Sejauh ini sekitar lebih dari 10 orang,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Namun, KPK belum menjelaskan detail peranan para pihak yang tertangkap itu. Penjelasan lengkap akan berlangsung dalam konferensi pers.
“Sejauh ini ada 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian pejabat pemerintah kabupaten, serta beberapa pihak swasta,” ucapnya.
Ali mengatakan para pihak yang diamankan itu diperiksa di Sumut dan dibawa ke Gedung KPK pada Hari Jumat (12/1/2024) pagi.
penulis | Erris JN
